Aku

Aku

Minggu, 25 November 2012

Siklus Penerimaan (PT. Kimia Sukses Selalu)


1.      Gambaran Umum Sistem Penerimaan PT Kimia Sukses Selalu
            Sistem Penerimaan  (Revenue Cycle) PT. Kimia Sukses Selalu merupakan serangkaian aktivitas operasi rutin bisnis perusahaan yang berubungan dengan penjualan barang yang diproduksi (bahan-bahan kimia) oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan kas sehigga mampu membiayai aktivitas operasi perusahaan lainnya.
2.      Siklus Penerimaan  PT. Kimia Sukses Selalu
Siklus Penerimaan digambarkan pada gambar 4.1  berikut menggunakan DFD (Data Flow Diagram) dan lebih jelasnya pada gambar 4.2 dengan menggunakan diagram alur (flowchart).

Siklus Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu


Gambar 4.1  DFD Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu






Revenue cycle (General Ledger) PT. Kimia Sukses Selalu



Gambar 4.2    Flowchart Sistem Penerimaan  PT. Kimia Sukses Selalu

Keterangan Flowchart :
Sistem Penerimaan PT. Kimia Sukses Selalu dimulai dari datangnya Purchase Order (PO) dari pelanggan ke perusahaan yang diterima oleh Customer Sales Representative (CSR) perusahaan dalam bentuk dokumen asli, fax, ataupun email. PO yang datang kemudian dilihat dan diperiksa kelengkapannya seperti tanda tangan pemesan dan cap pelanggan serta Credit Limit, Gross Margin, dan Nilai Ordernya apakah masuk akal atau tidak.
Credit limit dibutuhkan untuk melihat apakah seorang customer memiliki piutang (kredit) melebihi batas piutangnya atau tidak. Apabila pelanggan tersebut memiliki piutang lebih daripada yang dibataskan, maka staf CSR akan meminta otorisasi dari Sales Manager. Kemudian Gross Margin adalah selisih antara harga pokok barang dengan floor price dalam persentase. Gross margin tersebut berbeda-beda bagi setiap barang karena  sebagian besar transaksi perusahaan adalah transaksi yang jumlahnya tergolong besar sehingga perusahaan harus dapat fleksibel untuk setiap pelanggannya.  Jika persentase Gross margin lebih rendah dari yang sudah ditentukan (harga jual kepada pelanggan dibawah floor price) , maka staf CSR akan meminta otorisasi dari Sales Manager. Atau lebih ekstrem lagi apabila terjadi Negative Gross margin (harga jual lebih rendah daripada harga pokok barang), maka staf CSR akan meminta otorisasi kepada Direktur Marketing. Sedangkan Nilai Sales Order akan berhubungan dengan proses selanjutnya yakni dalam proses pembuatan dokumen Sales Order.

 
Nilai Sales Order ditentukan minimum sebesar dua juta rupiah  Apabila Nilai Sales Order ternyata kurang daripada dua juta rupiah maka staf CSR juga akan meminta otorisasi kepada Sales Manager. PO dari pelanggan tidak dicatat oleh CSR kedalam catatan atau dokumen yang resmi. PO yang telah selesai diperiksa oleh bagian CSR akan diarsip rapi menurut nama pelanggan.
Bagian CSR yang menerima PO dari pelanggan kemudian akan menghubungi bagian Gudang dengan telepon dan  bagian CSR akan mengirimkan email yang berisi pesanan apa yang datang, pelanggannya siapa dan berapa jumlah pesanannya. Staf Gudang yang menerima pesanan dari CSR segera mempersiapkan barang yang dimaksud. Pertama kali staf Gudang akan mengecek ke dalam Catatan Gudang apakah barang yang dimaksud tersedia didalam Gudang atau tidak. Setelah barang yang dipesan tersedia kemudian staf Gudang akan membuat Delivery Order (DO) lima rangkap. DO ini diberikan nomor secara urut (tetapi tidak prenumbered) dimana PO yang datang lebih dahulu akan mendapatkan nomor DO terlebih dahulu pula. Apabila ternyata DO yang telah dicetak ternyata salah, maka akan dicetak ulang dengan nomor DO yang sama dengan sebelumnya dan DO yang lama akan disobek-sobek. DO yang telah dicetak akan diotorisasi oleh manajer Gudang kemudian diperiksa dengan barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Dari lima lembar DO yang dicetak dan diotorisasi, hanya empat lembar yang akan dikirimkan kepada pelanggan bersama barang oleh transportir /kurir. Lembar pertama (Bukti tanda terima langganan), lembar kedua (Bukti Pengeluaran Barang), lembar ketiga (Surat Penagihan Angkutan), dan lembar keempat (Surat Pengantar) yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Sedangkan lembar kelima DO (Salinan Bukti Pengeluaran Barang) akan disimpan oleh bagian Gudang sebagai arsip.
Transportir/kurir yang mengantarkan barang akan meminta tanda tangan dari pelanggan dan membawa kembali lembar kedua, ketiga, dan keempat saja ke perusahaan. DO yang kembali ke perusahaan akan diterima oleh bagian Billing perusahaan. Bagian Billing akan memeriksa kembali apakah DO yang kembali telah dibubuhi tanda tangan pelanggan atau belum. Juga apabila ternyata DO yang kembali rusak atau tidak dapat terbaca isinya, maka bagian Billing akan meminta tanda penerimaan barang kepada pelanggan. Bagian Billing kemudian memberikan lembar ketiga yakni Surat Penagihan Angkutan kepada Kasir untuk dilakukan pembayaran atas pengangkutan barang ke pelanggan. Kedua dokumen DO lainnya akan digunakan bagian Billing untuk membuat Faktur Penjualan (Sales Invoice) dan setelah itu akan digunakan untuk menginput jurnal penjualan dan jurnal pengeluaran barang didalam General Ledger.

Faktur dibuat berdasarkan DO yang kembali sebanyak enam lembar dimana faktur akan diberikan nomor faktur secara urut saja (bukan prenumbered) sehingga apabila faktur yang dicetak ternyata salah, staf Billing dapat dengan mudah mencetak lagi dengan nomor yang sama. Faktur Penjualan terdiri dari lembar pertama (Untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan), lembar kedua (Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti pajak keluaran), lembar ketiga (Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pemungut), lembar keempat (Pelanggan), lembar kelima (Arsip), dan lembar keenam (Arsip). Lembar pertama, keempat dan kelima akan diantarkan kepada pelanggan oleh bagian Billing. Sedangkan lembar kedua akan disimpan perusahaan sebagai bukti pajak keluaran, lembar ketiga akan dikumpulkan dan akan diserahkan kepada KPP setempat, dan lembar keenam akan diarsip bersama dengan dua lembar DO yang kembali menurut urutan nama pelanggan.
Terdapat empat cara yang dapat dilakukan oleh pelanggan untuk membayar piutangnya kepada perusahaan. Keempat cara pembayaran tersebut adalah melalui cek, giro mundur, transfer ke rekening perusahaan dan pembayaran tunai. Dari keempat cara pembayaran tersebut, yang paling sering dipakai adalah pembayaran dengan menggunakan cek.  Sebelum tanggal jatuh tempo, pelanggan akan mengantarkan cek kepada perusahaan yang akan diterima oleh bagian Kasir. Bagian kasir kemudian akan memeriksa keaslian dan membandingkan jumlah cek dengan jumlah yang tertera pada  faktur penjualan. Apabila jumlah yang tertera sama atau kurang sedikit (biasanya pelanggan tidak mau membayar biaya materai) maka kekurangannya akan dihapus saja dan bagian Kasir akan langsung membuat receipt voucher. Apabila pembayaran dilakukan oleh giro mundur, maka staf kasir akan menunggu pembuatan receipt voucher sampai dengan giro mundur tersebut cair. Kemudian kalau pembayaran menggunakan transfer ke dalam rekening perusahaan maka pembuatan receipt voucher dilakukan setelah bagian kasir melakukan pemeriksaan terhadap Rekening Koran (R/K) harian atau Rekening Koran (R/K) bulanan perusahaan. Receipt voucher dicetak satu lembar dimana setelah receipt voucher tersebut dicetak akan ditandatangani oleh Manajer Keuangan yang menyatakan bahwa Faktur Penjualan itu telah dilunasi oleh pelanggan. Receipt voucher juga akan menjadi dokumen bagi bagian Billing untuk memasukkan Jurnal Penerimaan Kas. Setelah jurnal dimasukkan maka receipt voucher akan dikembalikan lagi kepada bagian Kasir untuk diarsip menurut pelanggan.



ando-jefri.blogspot.com/2011/12/siklus-penerimaan.html

Kamis, 08 November 2012

Artikel Mengenai Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pegawai.



Kasus Artikel pertama :
Pemblokiran Rekening Bank Penipu. Dalam rangka membantu memberikan solusi terhadap rekan-rekan yang telah menjadi korban penipuan dengan melakukan pembayaran lewat Bank, maka kali ini saya secara pribadi ingin memberikan sedikit informasi yang sudah lama dimuat di salah satu situs portal ternama dengan judul “Korban Penipuan Bisa Minta Blokir Rekening Pelaku”. Sebenarnya informasi ini sudah banyak dimuat di Internet & Anda bisa dengan mudah menemukan artikel-artikel yang terkait dengan postingan saya kali ini, tetapi tidak ada salahnya jika secara pribadi saya membuatkan artikel ini khusus buat pengunjung blog arumartino.com :D
Oke, inilah informasi yang perlu Anda ketahui tentang “Korban Penipuan Bisa Minta Blokir Rekening Pelaku” yang dimuat oleh salah satu situs portal ternama yang ada di Indonesia:
JAKARTA, KOMPAS.com – Korban penipuan melalui transfer bank sekarang bisa meminta bank untuk memblokir rekening pelaku dan mengembalikan dana korban jika pelaku tidak memberikan keterangan identitasnya kepada bank.
Mediator Madya Senior Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia Sondang Martha Samosir di Jakarta Senin (20/12/2010) mengatakan bahwa mengenai blokir rekening itu merupakan salah satu keputusan Komite Bye Laws dan Bank Indonesia untuk melindungi nasabah perbankan.
“Aturan Bye Laws mengenai hal ini sudah berjalan sejak Desember 2009, yang ditujukan untuk melindungi nasabah perbankan yang menjadi korban kejahatan atau penipuan dengan mentransfer dana melalui bank,” katanya.
Dikatakannya, dengan aturan teknis bersama (bye laws) pelaku perbankan ini, maka nasabah yang merasa tertipu dengan mengirim dana melalui transfer, bisa langsung meminta pada bank yang digunakan pelaku penipuan untuk diblokir.
Dengan aturan ini, bank akan segera menghentikan sementara rekening pelaku sambil meminta surat laporan dari kepolisian sambil melakukan verifikasi atas laporan korban.
Setelah bank melakukan identifikasi pada pemilik rekening pelaku dan ternyata setelah beberapa kali panggilan pelaku tidak hadir maka, bank bisa memutuskan untuk mengembalikan dana korban.
Sondang menjelaskan, aturan ini juga berlaku bagi kejahatan lain seperti card trapping atau card skimming dan kejahatan lain yang termasuk cyber crime yang dilakukan melalui transfer dana dari rekening korban kepada rekening pihak lain secara melawan hukum. “Tapi untuk korban penipuan dengan uang tunai kami tidak bisa bantu,” katanya.
Aturan yang dikeluarkan Komite Bye Laws ini, lanjutnya merupakan terobosan hukum untuk membantu nasabah dengan memblokir, mengembalikan dana dan penutupan rekening.
“Namun bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mitigasi risiko hukum dengan melakukan investigasi dengan cara meneliti profil transaksi nasabah, mengunjungi alamat nasabah dan identitas nasabah,” katanya.
Pengaturan pemblokiran rekening ini, katanya merupakan turunan dari berbagai aturan yang ada seperti undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Data yang diterima BI dari 10 bank, sejak 2007 sampai pertengahan 2010 terdapat 15.097 kasus penipuan melalui bank dengan total dana sekitar Rp86.755 miliar. “Total dananya bisa lebih dari itu, karena beberapa bank hanya melaporkan kasusnya tapi tidak menyebutkan jumlah dananya,”
djsyahroni70.blogspot.com/.../atrikel-mengenai-penipuan-yang.html


Kasus Artikel Ke 2 :
Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menduga ada keterlibatan pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dalam kasus penipuan terhadap calon jemaah haji (CJH) yang belakangan banyak terungkap.
"Yang terlibat pegawai bawahan, bukan yang di atas, yang kongkalikong dengan penyelenggara ibadah haji," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, keterlibatan pegawai Kemenag terjadi melalui modus konspirasi busuk dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tidak terdaftar.
"Diiming-imingi, seolah-olah ada kuota tambahan, meski sebenarnya sudah tidak ada," kata Said Aqil.
Dikatakannya, harus ada pemberian sanksi tegas terhadap PIHK tak terdaftar yang terlibat konspirasi busuk tersebut.
"Kemenag tahu mana penyelenggara yang nakal. Coret dari daftar, jika perlu laporkan ke polisi untuk diproses secara hukum," kata Said Aqil.
Lebih lanjut Said Aqil mengatakan, kasus penipuan terhadap CJH juga ditengarai melibatkan staf Kedutaan Arab Saudi. Modus yang digunakan adalah janji pengurusan visa haji, meski kuota yang tersedia sudah habis.
"Yang terlibat orang Indonesia yang memang ngepos di sana, bukan orang Arab di Kedutaan. Itu juga harus ditindak. Jangan diberi angin sedikitpun, jangan dimaafkan. Saya minta Dubes Arab membuang orang-orang seperti itu," katanya.
Sejumlah kasus penipuan CJH terungkap di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 76 orang yang mendaftar melalui Azizi Tour & Travel, batal diberangkatkan meski telah membayar Rp70 juta hingga Rp80 juta. Data di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, jumlah korban penipuan di seluruh Indonesia saat ini sudah lebih dari 2500 orang.
denaadipta.blogspot.com/.../artikel-mengenai-penipuan-yang_4062.h...

Kebijakan Restoran Untuk Mengendalikan Penerimaan Kasnya



Banyak restoran yang menggunakan nota pesanan pelanggan yang telah diberi nomor terlebih dahulu. Setiap pelayan diberikan nota ini untuk menulis pesanan pelanggan. Pelayan diberitahukan untuk tidak membuang satupun nota pelanggan tersebut. Apabila terjadi kesalahan, mereka harus membatalkan nota tersebut dan menulis baru. Setiap hari, seluruh nota yang dibatalkan akan dikembalikan ke manajer. Bagaimanakah cara kebijakan ini dapat membantu restoran untuk mengendalikan penerimaan kasnya?
Jawab:
Nota yang salah atau tidak terpakai tidak dibuang dan biasanya dicap "canceled" sebagai kontrol perusahaan tidak hanya penerimaan kas tetapi juga untuk perhitungan pendapatannya.
Setiap hari sebaiknya dilakukan rekonsiliasi penerimaan kas dari kasir dengan nota yang ada. Harusnya memiliki angka yang sama. Apabila terjadi selisih, bisa ditelusuri dari nota yang "canceled" tersebut.
Nota yang telah diberi nomoJr berurutan tersebut disebut prenumbered dan termasuk dalam bagian penting dalam ilmu auditing.
denaadipta.blogspot.com/.../kebijakan-restoran-untuk-mengendalika..
Dari masalah yang ada dalam restoran ini maka cara kebijakan yang dapat membantu  restoran  untuk menegndalikan penerimaan kasnya , memang seharusnya restoran pada umumnya harus menggunakan nota agar setiap pelanggan dapat mempermudah dalam memesan makanan yang diinginkan dan jumlah makanan yang sudah dipesan oleh pelanggan dapat diketahui  dengan adanya bukti nota tersebut.
bukuharianyuni.blogspot.com/2012_11_01_archive.html